Kasus bjorka, kelompok 1

MAKALAH PENGANTAR ILMU KOMPUTER ADM NEG II A

’ANALISIS DAMPAK TERHADAP PEMBOBOLAN DATA KOMINFO OLEH HACKER BJORKA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DAN PEMERINTAH’’

KELOMPOK 1 :

1. FERDIANSYAH SYAHPUTRA (2410090811004)

2. DINDA LIYASARI (2410090811001)

3. SRI DWI YANA (2410090811014)

4. WINDI KORNELA (2410090811079)

5. WINDI PUTRI ASTUTI (2410090811079)

A. Latar Belakang

    Dalam era informasi (information age), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas.

   Berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (cybercrime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

A. Rumusan Masalah

1. Apa Dampak dari Pembobolan Data Terhadap Kepercayaan Publik?

2. Bagaimana Respons Pemerintah Terhadap Insiden ini?

3. Apa Langkah-Langkah Yang Perlu di Ambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Publik?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak pembobolan data terhadap kepercayaan public

2. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan public

3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkn kepercayaan publik

A. Dampak pembobolan data terhadap kepercayaan public

Bebarapa dampak pembobolan data terhadap kepercayaan public berupa :

1. Penurunan Kepercayaan Masyarakat

Pembobolan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia pada tahun 2022 telah mengakibatkan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2022, sekitar 65% responden menyatakan bahwa mereka merasa kurang aman dalam menggunakan layanan digital pemerintah setelah insiden tersebut (LSI, 2022). Penurunan kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada persepsi terhadap keamanan data pribadi, tetapi juga pada keinginan masyarakat untuk berinteraksi dengan layanan publik yang berbasis digital.

2. Persepsi Negatif Terhadap Pemerintah

Pembobolan data oleh hacker Bjorka juga telah menciptakan persepsi negatif yang meluas terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap tidak mampu menjaga keamanan data yang sangat sensitif, termasuk data pribadi warga negara. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lebih dari 60% responden beranggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah keamanan sibe. Persepsi ini dapat berdampak pada legitimasi pemerintah, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

B. Respons Pemerintah

1. KOMINFO

Kominfo mempunyai tugas membantu Presiden dalam urusan siber yang berkaitan dengan kepentingan negara. Peran Kominfo dalam pencegahan dan perlindungan siber. Peran tersebut juga dibahas di dalam Kominfo memiliki peran dalam perumusan, penetapan dan pelaksana aturan-aturan di dalam pemeliharaan siber dan juga peran dalam membimbing secara teknis pihak yang memegang kelola siber serta melakukan pengamatan dan pengembangan siber yang diperlukan. Kominfo juga sebagai penata kelola siber dan juga dalam pembuatan kebijakan, oleh karena itu Kominfo melakukan beberapa hal yaitu penyusunan standar dan norma operasional sistem siber dan melakukan peningkatan sistem dan prasarana siber.

2. BSSN

BSSN dibentuk pada tahun 2017 yang merupakann lembaga negara yang berperan dalam ranah keamanan siber dan persandian. Lembaga ini breada langsung di bawah Presiden dan alasan dibalik pembentukan lembaga ini, disebabkan pemerintah melihat adanya kebutuhan mendesak terkait keamanan siber dan juga telah banyak terjadi kasus serangan siber yang mengancam stabilitas keamanan negara. BSSN memiliki fungsi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, melakukan pencegahan, penyelesaian, pemantauan risiko terjadinya serangan siber.

C. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan public

1. Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan dua pilar penting dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks pembobolan data oleh hacker Bjorka, transparansi pemerintah dalam menginformasikan kepada publik mengenai insiden tersebut sangat krusial. Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency International, negara dengan tingkat transparansi yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan publik yang lebih baik (Transparency International, 2021). Ketika pemerintah tidak transparan dalam mengungkapkan detail insiden, hal ini dapat memicu keraguan dan kekecewaan di kalangan masyarakat.

2. Keberhasilan Pemerintah dalam Menangani Isu Keamanan Data

Keberhasilan pemerintah dalam menangani isu keamanan data juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan publik. Dalam era digital saat ini, di mana data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan data. Ketika insiden pembobolan data terjadi, respons cepat dan efektif dari pemerintah sangat diharapkan oleh publik. Menurut laporan dari Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), respons yang cepat terhadap insiden keamanan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemerintah dalam menangani isu keamanan data tidak hanya bergantung pada respons terhadap insiden yang terjadi, tetapi juga pada upaya proaktif dalam membangun sistem keamanan yang lebih kuat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika pemerintah dapat menunjukkan komitmen yang nyata dalam hal ini, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan seiring waktu.

D. Langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan public

1. Transparansi Informasi kepada Publik

2. Mengambil Tanggung Jawab dan Meningkatkan Akuntabilitas

3. Melakukan Audit dan Reformasi Keamanan Data

4. Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat

5. Menyediakan Solusi dan Kompesasi Untuk Korban

6. Mempercepat Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

7. Melibatkan Pihak Ketiga yang Independen

8. Komunikasi yang Krisis yang Terkoordinasi dan Profesional

D. Kebijakan yang perlu diterapkan

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki populasi yang cukup besar yang memanfaatkan komunikasi dan teknologi kontemporer. Namun, saat ini, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur privasi informasi pribadi. Pada kenyataannya, peraturan-peraturan ini tidak cukup untuk memberikan keamanan yang memadai terhadap eksploitasi informasi pribadi, terutama di media elektronik seperti platform media sosial, dan terutama ketika penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kejahatan yang lebih serius atau tindakan kriminal lainnya. Jelaslah bahwa hak privasi, yang mencakup kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi seseorang tanpa gangguan dan hak untuk mengatur akses ke informasi tentang kehidupan pribadi seseorang, termasuk hak atas data pribadi. Individu memiliki hak untuk memilih apakah akan menukar atau membagikan data pribadinya, sesuai dengan pengertian perlindungan data pribadi Namun, kekhawatiran tentang pelanggaran informasi pribadi baru-baru ini, seperti kasus Bjorka, muncul lagi. Di dunia yang ideal, negara akan diwajibkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi data pribadi warganya, karena masyarakat modern sangat bergantung pada peraturan tersebut. Meningkatnya penggunaan data pribadi dalam transaksi berbasis teknologi di berbagai aspek kehidupan memunculkan sejumlah masalah. Regulasi yang mengatur masyarakat terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan eksploitasi data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi sayangnya masih sangat minim hingga tulisan ini dibuat. Hak untuk menghormati kehidupan pribadi.

A. Kesimpulan

Kasus pembobolan data Kominfo oleh hacker Bjorka telah memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi dan keamanan siber nasional. Insiden ini menunjukkan adanya kelemahan sistem keamanan informasi yang dikelola oleh instansi pemerintah. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dan respons pemerintah dalam menangani insiden siber masih perlu ditingkatkan, karena respons yang lambat dan tidak konsisten justru memperburuk persepsi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara pun menurun, terutama dalam hal pengelolaan data pribadi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman digital

B. Saran

1. Peningkatan Keamanan Siber

Pemerintah harus segera memperkuat sistem keamanan siber, terutama di lembaga-lembaga yang menyimpan data sensitif, dengan melibatkan ahli keamanan independen dan memperbarui protokol secara berkala.

2. Transparansi dan Komunikasi

Perlu ada mekanisme komunikasi krisis yang lebih baik agar pemerintah dapat memberikan informasi yang jujur, cepat, dan terbuka kepada publik saat terjadi pelanggaran data.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

 Undang-undang perlindungan data pribadi harus ditegakkan secara konsisten, disertai dengan sanksi tegas bagi lembaga yang lalai dalam menjaga data.

4. Pendidikan dan Literasi Digital

    Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya keamanan data pribadi serta cara-cara melindungi informasi mereka di dunia digital.

5. Kolaborasi Antar Lembaga

    Pemerintah perlu mendorong sinergi antar instansi terkait keamanan digital, baik di level nasional maupun internasional, untuk mempercepat respons terhadap serangan siber.